Berbagai Media di Aceh Soroti Pencaplokan Empat Pulau di Aceh Singkil

Newscyber.id l Singkil, 27 Mei 2025 — Polemik pencaplokan empat pulau yang sebelumnya berada di wilayah Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh, oleh Provinsi Sumatera Utara kini menjadi sorotan tajam berbagai media lokal di Aceh. Isu ini memunculkan kekhawatiran masyarakat serta desakan agar Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil segera mengambil langkah tegas.

Keputusan resmi yang menetapkan peralihan empat pulau tersebut bersumber dari kebijakan Kementerian Dalam Negeri, yang disebut-sebut telah berlangsung secara bertahap selama tiga tahun terakhir. Namun, pengesahan administrasi dilakukan pada masa awal kepemimpinan Gubernur Aceh pasangan Mualem-Dekpad dan Bupati Aceh Singkil Syafriadi Oyon bersama Wakil Bupati Hamzah Sulaiman.

Keempat pulau tersebut, yang memiliki nilai strategis dan identitas kultural yang kuat bagi masyarakat Aceh Singkil, kini secara administratif masuk ke dalam wilayah Sumatera Utara. Peristiwa ini mengundang reaksi keras dari berbagai kalangan, termasuk tokoh masyarakat dan pemimpin lokal, yang mendesak adanya upaya lobi dan negosiasi ulang dengan pemerintah pusat.

Dalam narasi yang berkembang, masyarakat Aceh Singkil mengharapkan kepemimpinan di daerah dan provinsi untuk bersatu memperjuangkan kembalinya pulau-pulau tersebut ke wilayah Aceh, khususnya ke tanah kelahiran ulama besar Syekh Abdurrauf As-Singkili.

Dari aspek regulasi, pertahanan dan pengawasan terhadap pulau-pulau di wilayah perbatasan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Kementerian Pertahanan dan TNI bertanggung jawab terhadap aspek pertahanan negara, sementara pemerintah daerah berperan menjaga ketertiban dan keamanan wilayah. Keterlibatan aktif warga dalam pelaporan dan pengawasan juga dianggap penting, terutama di wilayah pesisir seperti Aceh Singkil yang rawan terhadap aktivitas ilegal.

Situasi ini menjadi pengingat pentingnya koordinasi lintas sektor dan kesigapan pemerintah daerah dalam menjaga integritas wilayah. Masyarakat Aceh Singkil kini menanti langkah konkret dari pemangku kebijakan untuk memastikan tidak ada lagi kehilangan wilayah tanpa komunikasi yang terbuka dan transparan kepada publik.

Ramli Manik
Jurnalist Newsletter