Sosialisasi Dana BOSP 2026 Digelar di Batam, Fokus pada Tata Kelola & Transparansi Pendidikan

Sosialisasi Dana BOSP 2026 digelar di Batam oleh BPMP Kepri untuk meningkatkan pemahaman sekolah terkait tata kelola dana pendidikan. Kegiatan ini menekankan transparansi, penggunaan SIPLah, serta optimalisasi perencanaan RKAS.

Sosialisasi Dana BOSP 2026 Digelar di Batam, Fokus pada Tata Kelola & Transparansi Pendidikan
Sosialiasi Dana BOSP di Batan Ikeh BPMP Kepri
Aceh singkil

Aceh singkil

NewsCyber.id — Batam, Kepulauan Riau, November 2025.

Pemerintah melalui Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Kepulauan Riau resmi menggelar kegiatan Sosialisasi Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Tahun Anggaran 2026 di Kota Batam. Acara ini dihadiri oleh perwakilan Dinas Pendidikan, kepala sekolah, operator sekolah, serta pengelola keuangan dari berbagai jenjang satuan pendidikan.

Kegiatan berlangsung sebagai langkah awal untuk memastikan implementasi dana BOSP tahun mendatang berjalan transparan, efektif, dan sesuai dengan aturan tata kelola yang ditetapkan oleh Kemendikbudristek.

Fokus Sosialisasi: Penguatan Tata Kelola & Integrasi SIPKah

Dalam pemaparannya, BPMP Kepri menekankan pentingnya pemahaman yang tepat mengenai mekanisme penggunaan dana BOSP, termasuk:

  • penyusunan RKAS berbasis kebutuhan sekolah,

  • penguatan sistem pelaporan dan audit,

  • penggunaan platform SIPLah untuk pengadaan barang dan jasa,

  • serta pencegahan penyimpangan administratif.

Penguatan tata kelola diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan sekolah, sekaligus mendukung transformasi pendidikan di Kepri.

Komitmen Pemerintah TIngkatkan Mutu Pendidikan

Kepala BPMP Kepri menyampaikan bahwa dana BOSP bukan hanya sekadar bantuan operasional, tetapi instrumen penting dalam pemerataan layanan pendidikan. Melalui pemahaman yang benar di tingkat sekolah, dana tersebut dapat diarahkan secara optimal untuk menunjang:

  • fasilitas belajar,

  • kegiatan pembelajaran,

  • peningkatan kompetensi guru,

  • pemenuhan kebutuhan administrasi,

  • serta penguatan literasi dan numerasi.

Selain itu, dengan penggunaan SIPLah yang semakin diwajibkan, diharapkan proses pengadaan menjadi lebih transparan dan dapat dipantau dengan lebih mudah oleh pemerintah.

Partisipasi Aktif Sekolah Jadi Kunci

Sosialisasi ini juga membuka sesi diskusi dan tanya jawab, di mana para peserta menyampaikan berbagai kendala teknis yang sering dihadapi sekolah, seperti:

  • perbedaan interpretasi aturan penggunaan dana,

  • kendala teknis dalam penggunaan SIPLah,

  • dan kebutuhan pelatihan tambahan untuk operator sekolah.

BPMP menyatakan siap memberikan bimbingan teknis lanjutan, guna memastikan setiap sekolah dapat mengelola BOSP secara efektif dan akuntabel.

Menuju Tahun Anggaran 2026 yang Lebih Berkualitas

Dengan adanya sosialisasi ini, pemerintah berharap satuan pendidikan di Batam dan wilayah Kepri lainnya semakin siap menghadapi perubahan kebijakan BOSP 2026, sehingga mutu pendidikan dapat terus meningkat dan pelayanan kepada peserta didik semakin optimal.

(Ragil)