Ahmad Fadil Kritik Ketua DPRK Aceh Singkil Tak Representasikan Rakyat, Dinilai Otoriter dan Bungkam Interupsi

Newscyber.id | Aceh Singkil – Kritik tajam kembali diarahkan kepada pimpinan DPRK Aceh Singkil. Aktivis daerah, Ahmad Fadil Lauser Melayu, menilai Ketua DPRK tidak lagi mencerminkan kepemimpinan demokratis dan gagal merepresentasikan suara rakyat.

Fadil menyoroti jalannya rapat paripurna yang menurutnya sarat dengan praktik otoriter. Ia menilai hak interupsi anggota dewan yang seharusnya menjadi bagian penting dalam mekanisme demokrasi justru kerap diabaikan.

“Paripurna itu bukan ruang satu arah. Interupsi adalah bagian dari mekanisme demokrasi. Tapi yang terjadi, suara-suara yang berbeda justru dipotong dan tidak diberi ruang. Ini menunjukkan kepemimpinan yang tidak sehat,” tegas Fadil.

Ia menilai, kondisi tersebut mencerminkan DPRK yang semakin menjauh dari fungsi utamanya sebagai representasi rakyat. Menurutnya, lembaga legislatif kini lebih terlihat terseret dalam pusaran kepentingan elit dibanding memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Sorotan juga diarahkan pada proses pembahasan APBK 2026 yang dinilai janggal. Fadil mengungkapkan bahwa dalam forum Badan Musyawarah (Banmus) dan Badan Anggaran (Banggar), agenda pembahasan telah disepakati. Namun ketika masuk ke tahap paripurna, proses justru mengalami kebuntuan.

“Di Banmus dan Banggar sudah disepakati, artinya secara mekanisme tidak ada lagi alasan untuk berlarut. Tapi kenapa ketika masuk pembahasan justru macet? Ini yang patut dipertanyakan. Ada apa di balik ini semua?” ujarnya.

Menurut Fadil, mandeknya pembahasan bukan sekadar persoalan teknis, melainkan indikasi adanya tarik-menarik kepentingan di internal legislatif yang berujung pada pengorbanan kepentingan publik.

“Kalau dari awal sudah disepakati tapi di tengah jalan berubah, itu bukan lagi soal prosedur. Itu tanda ada kepentingan yang bermain. Dan yang jadi korban tetap rakyat,” lanjutnya.

Ia menegaskan, keterlambatan pengesahan APBK berdampak langsung terhadap jalannya pemerintahan dan pelayanan publik di Aceh Singkil. Sejumlah program strategis terhambat, sementara masyarakat harus menanggung dampak dari konflik politik yang berlarut.

“Rakyat tidak butuh drama politik. Mereka butuh kepastian. Tapi hari ini yang mereka lihat justru kebuntuan yang diciptakan oleh mereka yang seharusnya mewakili,” katanya.

Fadil pun mendesak Ketua DPRK untuk segera mengevaluasi gaya kepemimpinan dan membuka ruang demokrasi yang sehat agar proses pengesahan anggaran tidak terus tersandera konflik internal.

“Kalau tidak mampu mendengar dan tidak mampu menyatukan, maka jangan paksa diri memimpin. Lebih baik mundur dari jabatan Ketua DPRK Aceh Singkil. Kekuasaan yang menutup telinga pada kritik hanya akan memperpanjang krisis,” tutupnya. (Ramli Manik)