Pemerintah Aceh Ambil Langkah Strategis Jamin Ketersediaan BBM Bersubsidi dan LPG 3 Kg
Nita kusumawati 
Banda Aceh, Newscyber.id – Pemerintah Aceh mengambil langkah strategis untuk menjamin ketersediaan dan kelancaran distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi serta LPG tabung 3 kilogram bagi masyarakat. Langkah tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang digelar di Ruang Rapat Asisten Perekonomian Sekretariat Daerah Aceh, Selasa (21/7/2026).
Rapat dipimpin oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Aceh, T. Robby Irza, mewakili Sekretaris Daerah Aceh. Hadir dalam pertemuan tersebut perwakilan PT Pertamina Patra Niaga, Sales Area Manager (SAM) Retail Misbah Bukhori, perwakilan Hiswana Migas, SKPA terkait, serta sejumlah instansi vertikal.
Rapat koordinasi tersebut merupakan tindak lanjut atas laporan masyarakat mengenai antrean kendaraan di sejumlah SPBU serta keterbatasan pasokan LPG tabung 3 kilogram di beberapa daerah di Aceh.
Pemerintah Aceh menegaskan bahwa ketersediaan energi bersubsidi merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dijamin melalui pasokan yang memadai, distribusi yang lancar, pelayanan yang optimal, serta penyaluran yang tepat sasaran.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh, T. Robby Irza, menegaskan bahwa Pemerintah Aceh terus memperkuat koordinasi dengan Pertamina, pemerintah kabupaten/kota, dan seluruh pemangku kepentingan agar keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan masyarakat tetap terjaga.
"Kami ingin memastikan masyarakat Aceh memperoleh akses terhadap BBM bersubsidi dan LPG tabung 3 kilogram dengan mudah dan sesuai kebutuhan. Karena itu, koordinasi seluruh pihak harus terus diperkuat agar distribusi berjalan lancar dan subsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak," ujar Robby.
Dalam rapat tersebut, Pemerintah Aceh meminta PT Pertamina Patra Niaga menjaga ketersediaan stok BBM bersubsidi dan LPG tabung 3 kilogram, sekaligus meningkatkan efektivitas distribusi hingga ke tingkat SPBU dan pangkalan. Pengawasan terhadap penyaluran juga akan diperketat guna mencegah penyalahgunaan subsidi.
Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Aceh akan mengusulkan penambahan kuota Bio Solar dan LPG tabung 3 kilogram kepada kementerian dan lembaga terkait sesuai kebutuhan riil masyarakat Aceh. Bersama Pertamina, pemerintah kabupaten/kota, aparat penegak hukum, dan instansi terkait, Pemerintah Aceh juga akan melakukan penertiban terhadap penggunaan BBM bersubsidi dan LPG 3 kilogram agar tepat sasaran.
Selain itu, Pertamina diminta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelayanan di SPBU, mulai dari pengaturan antrean, optimalisasi pelayanan pengisian BBM, memastikan kecukupan stok di seluruh jaringan distribusi, hingga memperkuat pengawasan terhadap SPBU dan pangkalan.
Pemerintah Aceh juga meminta PT Pertamina Patra Niaga meningkatkan kualitas pelayanan operasional SPBU melalui penambahan operator pada setiap dispenser atau nozzle, khususnya pada jam-jam sibuk. Langkah ini diharapkan mampu mempercepat proses pengisian BBM bersubsidi, mengurangi antrean kendaraan, serta mencegah antrean meluas hingga mengganggu arus lalu lintas maupun aktivitas masyarakat di sekitar SPBU.
Secara berkala, Pertamina juga diminta menyampaikan laporan kepada Pemerintah Aceh mengenai kondisi stok, distribusi, dan pelayanan sebagai bahan evaluasi serta dasar pengambilan kebijakan.
Di akhir rapat, Pemerintah Aceh mengimbau masyarakat agar menggunakan BBM bersubsidi dan LPG tabung 3 kilogram sesuai peruntukannya, tidak melakukan pembelian secara berlebihan (panic buying), serta mendukung upaya mewujudkan distribusi energi bersubsidi yang tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Aceh. (SN24)
