MEDIA SEBAGAI SOSIAL KONTROL: JWI DPD ACEH SINGKIL TEKANKAN PERAN PERS DALAM PEMBANGUNAN DAERAH
Nita kusumawati 
Newscyber.id l Singkil, 22 Mei 2025 — Dalam momentum peringatan Hari Reformasi Nasional, Jajaran Wartawan Indonesia (JWI) DPD Aceh Singkil menegaskan pentingnya peran media sebagai bagian dari sistem sosial kontrol yang aktif ikut membangun daerah. Hal ini disampaikan oleh Ramli Manik, Ketua Bidang Investigasi JWI DPD Aceh Singkil, yang turut menyoroti dinamika yang tengah berkembang di wilayah tersebut, terutama terkait proses Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang berlangsung di DPRK Aceh Singkil.
Ramli menyoroti RDP yang telah berjalan selama dua bulan antara Komisi II DPRK, Pemerintah Daerah, dan PT Nafasindo—perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) yang masa izinnya dikabarkan telah berakhir sejak 11 Mei 2025. Ia menyampaikan kekhawatiran publik terhadap lambannya proses dan kemungkinan adanya praktik-praktik yang menciderai kepercayaan masyarakat.
“Masyarakat menunggu kejelasan sikap dari kementerian ATR/BPN, sebagaimana yang telah direkomendasikan DPRK dan disurati oleh Pemkab Aceh Singkil,” ujar Ramli. Ia juga mendesak agar kementerian terkait segera mengirim tim investigasi langsung ke Aceh Singkil, bukan hanya fokus di wilayah lain seperti Sumatera Utara.
Dari sisi legislatif, Ketua Komisi II DPRK Aceh Singkil, Juliadi Bancin, menegaskan komitmennya untuk bertindak demi rakyat. “Kami digaji dari uang rakyat, maka tidak etis jika kami tidak serius menangani persoalan ini. Kami dipilih untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat,” tegas politisi Gerindra tersebut.
Senada, Warman SE dari Partai NasDem mengingatkan agar tidak ada "kongkalikong" antara DPRK, Pemkab, dan pihak perusahaan terkait perpanjangan izin HGU. “Kami tidak anti-investor, tapi semua harus patuh pada aturan yang berlaku,” ujarnya.
Isu ini menjadi perhatian publik karena menyangkut transparansi dan integritas kelembagaan. JWI DPD Aceh Singkil pun mengajak seluruh insan pers untuk tetap kritis dan objektif dalam mengawal proses ini demi terciptanya pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.
(Ramli manik)
