Viral! Penipuan Berkedok Mutasi ASN/PPPK via Telepon Seluler Resahkan, BKPSDM Ingatkan Waspada
Nita kusumawati 
Newscyber.id | Singkil, 22 April 2026 – Isu mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Aceh Singkil kini dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk melancarkan aksi penipuan. Modus yang digunakan berupa pengiriman surat mutasi dalam format PDF melalui sambungan seluler, yang belakangan terbukti mencurigakan.
Salah satu korban yang hampir terjebak adalah Syakila, seorang guru TK PAUD di Kecamatan Kota Baharu. Ia mengaku dihubungi oleh seseorang yang tidak dikenal dan menerima dokumen mutasi bertanggal 20 April 2026. Kejanggalan muncul ketika surat tersebut mencantumkan nama almarhum Ali Hasmi sebagai pihak yang menandatangani dokumen.
“Awalnya saya kaget, kenapa saya tiba-tiba dapat mutasi. Apalagi suratnya hanya dikirim dalam bentuk PDF, tidak ada fisiknya,” ungkap Syakila saat menghubungi perwakilan media melalui sambungan telepon.
Merasa ragu, Syakila kemudian mencoba mengonfirmasi kebenaran informasi tersebut kepada pihak terkait, termasuk pejabat yang sebelumnya menangani urusan kepegawaian. Langkah itu dinilai tepat untuk menghindari potensi penipuan yang lebih jauh.
Saat dikonfirmasi, pihak Sekretariat BKPSDM Kabupaten Aceh Singkil menegaskan bahwa surat tersebut tidak resmi dan mengandung indikasi kuat sebagai bentuk penipuan. Mereka mengimbau seluruh ASN dan PPPK agar tidak merespons atau menindaklanjuti pesan serupa.
“Jika menerima surat mutasi yang tidak jelas sumbernya, apalagi hanya melalui pesan digital tanpa prosedur resmi, segera lakukan konfirmasi langsung ke BKPSDM. Jangan mudah percaya,” tegas pihak sekretariat melalui pesan WhatsApp.
Dalam pantauan di lapangan, isu mutasi ASN dan PPPK memang tengah ramai diperbincangkan dalam sebulan terakhir. Namun, secara administratif, setiap kebijakan mutasi seharusnya disampaikan secara resmi oleh pemerintah daerah melalui BKPSDM, bukan melalui jalur pribadi atau pesan elektronik tanpa kejelasan.
Kondisi ini menimbulkan keresahan di kalangan ASN dan PPPK, yang diharapkan tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi.
Di sisi lain, pasca disahkannya APBK Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil bersama seluruh SKPK saat ini tengah fokus pada penyusunan rencana anggaran belanja masing-masing. Dengan waktu yang semakin mendekati pertengahan tahun, diharapkan seluruh program pembangunan dapat berjalan sesuai rencana.
Kasus ini menjadi pengingat penting bahwa di tengah arus informasi digital yang cepat, kewaspadaan tetap menjadi kunci utama agar tidak menjadi korban penipuan bermodus administrasi pemerintahan.
(Ramli Manik)
