Musrenbang RKPK Aceh Singkil Tahun 2027 Resmi Dibuka, Fokus Kurangi Kemiskinan dan Tingkatkan Infrastruktur
Nita kusumawati 
Newscyber.id | Aceh Singkil – Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil secara resmi membuka kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) Tahun 2027, pada Selasa (21/04/2026). Acara ini dilaksanakan sebagai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan dihadiri oleh berbagai unsur pemangku kepentingan daerah.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Aceh Singkil, Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Aceh Singkil, perwakilan Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Aceh Singkil, perwakilan Komandan Distrik Militer (Dandim), perwakilan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari), Ketua Majelis Ulama Indonesia (MPU) Aceh Singkil, serta para kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK), camat, dan undangan lainnya.
Dalam pidato pembukaannya, disampaikan bahwa proses perencanaan pembangunan telah berjalan secara partisipatif, mulai dari tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten. Selanjutnya, hasilnya akan diselaraskan dengan perencanaan di tingkat provinsi dan nasional agar terintegrasi dengan kebijakan yang berlaku. Penyusunan RKPK Tahun 2027 ini juga berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) daerah sesuai Qanun Nomor 1 Tahun 2026, dengan tetap memperhatikan arah kebijakan provinsi dan nasional, serta evaluasi capaian pembangunan tahun sebelumnya.
Tahun 2027 diusung dengan tema “Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas Mewujudkan Aceh Singkil Makmur dan Berdaya Saing”. Tema ini dijabarkan ke dalam enam prioritas pembangunan, yaitu peningkatan ekonomi dan pengentasan kemiskinan, penguatan infrastruktur dan konektivitas, peningkatan kualitas sumber daya manusia, reformasi tata kelola pemerintahan, serta penguatan lingkungan hidup dan ketahanan bencana.
Data tahun 2025 menunjukkan angka kemiskinan di Aceh Singkil masih mencapai 17,07 persen, tertinggi di Aceh. Hal ini menjadi tantangan utama yang ditargetkan dapat diturunkan menjadi 15-16 persen pada tahun 2027. Upaya ini akan dilakukan melalui perlindungan sosial yang tepat sasaran serta pemberdayaan sektor perkebunan, pertanian, dan perikanan. Selain itu, pertumbuhan ekonomi ditargetkan mencapai 4-5 persen, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) naik ke angka 72-73 poin, dan tingkat pengangguran terbuka ditekan di bawah 4 persen.
Untuk mencapai target tersebut, tiga penekanan utama ditetapkan, yaitu konektivitas dan mitigasi bencana, efisiensi serta fokus anggaran, dan inovasi pendanaan. Secara sektoral, perhatian juga difokuskan pada pemerataan akses pendidikan dan kesehatan, pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, pengembangan sektor berbasis nilai tambah, serta pengembangan pariwisata, terutama di wilayah kepulauan yang berpotensi menjadi magnet ekonomi baru.
Di tengah keterbatasan anggaran, pemerintah berharap pembangunan yang menjadi kewenangan provinsi dapat segera diselesaikan, terutama infrastruktur penghubung yang mendukung konektivitas dan pariwisata. Aceh Singkil sendiri telah ditetapkan sebagai daerah penyangga pengembangan pariwisata Danau Toba, sehingga percepatan pembangunan infrastruktur pendukung menjadi sangat mendesak.
Dengan semangat kolaborasi dan komitmen bersama, diharapkan perencanaan pembangunan ini dapat menjawab kebutuhan masyarakat, membebaskan daerah dari belenggu kemiskinan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Acara ditutup dengan pernyataan resmi pembukaan Musrenbang RKPK Aceh Singkil Tahun 2027. (Ramli Manik)
