Kementan Alokasikan Rp2,5 Triliun untuk Pemulihan Sawah dan Kebun Terdampak Bencana, Mualem Minta Dimanfaatkan Maksimal
Nita kusumawati 
BANDA ACEH, Newscyber.id — Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem mengapresiasi langkah Kementerian Pertanian yang mengalokasikan anggaran sebesar Rp2,5 triliun untuk pemulihan lahan sawah dan perkebunan yang terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh.
Mualem berharap anggaran tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal guna mempercepat pemulihan sektor pertanian dan perkebunan yang menjadi sumber penghidupan utama masyarakat Aceh.
“Saya berterimakasih kepada Menteri Pertanian (Andi Amran Sulaiman), dan saya harap dimanfaatkan secara maksimal untuk pemulihan sawah dan kebun,” kata Mualem melalui Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, di Banda Aceh, Senin (27 Juli 2026).
Nurlis menyampaikan, Gubernur Aceh sebelumnya telah menerima laporan terkait pemanfaatan anggaran dan perkembangan pemulihan lahan pertanian serta perkebunan terdampak bencana dari Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Azanuddin Kurnia, pada Kamis (23 Juli 2026).
Dalam laporan tersebut disebutkan, alokasi anggaran Rp2,5 triliun tersebut berasal dari usulan Pemerintah Aceh bersama pemerintah kabupaten/kota. Dana tersebut diperuntukkan bagi berbagai kebutuhan pemulihan, mulai dari rehabilitasi lahan, penyediaan alat pertanian, hingga bantuan benih padi dan jagung.
Berdasarkan data Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, bencana hidrometeorologi telah menyebabkan kerusakan pada lahan sawah seluas sekitar 57.485 hektare. Saat ini, proses optimasi lahan tengah dilakukan pada areal seluas 40.852 hektare.
Sementara itu, sektor perkebunan juga mengalami dampak cukup besar dengan luas lahan terdampak mencapai 60.438 hektare. Upaya pemulihan saat ini telah berjalan pada lahan seluas 40.418 hektare.
Mendapatkan laporan tersebut, Gubernur Mualem meminta jajaran Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh untuk terus bekerja keras mempercepat proses pemulihan serta membangun komunikasi dan koordinasi dengan seluruh pihak terkait.
“Gubernur berpesan agar Distanbun seluruh Aceh bekerja keras dan bangun komunikasi dengan semua pihak. Insya Allah, Allah akan mudahkan semua,” ujar Nurlis menyampaikan pesan Mualem.
Menurut Mualem, percepatan pemulihan lahan pertanian dan perkebunan menjadi hal penting mengingat sebagian besar masyarakat Aceh masih menggantungkan mata pencaharian dari sektor tersebut.
“Sebab, penduduk Aceh sebagian besar bekerja sebagai petani dan berkebun,” kata Nurlis.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh, sekitar 38 hingga 41 persen penduduk yang bekerja di Aceh bergantung pada sektor pertanian. Sektor ini juga menjadi salah satu penyumbang terbesar terhadap perekonomian daerah dengan kontribusi lebih dari 30 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Aceh.
Komitmen Pemerintah Aceh terhadap penguatan sektor pertanian juga kembali ditegaskan dalam acara Pengukuhan Pengurus DPW dan DPD Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia (PERHIPTANI) Kabupaten/Kota se-Aceh Masa Bakti 2025–2030 di Saree, Aceh Besar, Sabtu (25 Juli 2026).
Dalam kegiatan tersebut, Mualem melalui sambutan yang disampaikan Plt Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Azanuddin Kurnia, menegaskan bahwa sektor pertanian menjadi salah satu prioritas pembangunan Aceh.
“Pemerintah Aceh menempatkan sektor pertanian sebagai salah satu prioritas pembangunan Aceh. Karena sektor pertanian menjadi penopang ketahanan pangan, penyedia lapangan kerja, sekaligus penggerak perekonomian masyarakat,” ujar Mualem.
Pemerintah Aceh berharap dukungan anggaran dari Kementerian Pertanian tersebut mampu mempercepat pemulihan kondisi petani dan pekebun, sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah. (SN24)
