DPP IPJI Gandeng Ronny F. Sompie, Perkuat Peran Pers dalam Perlindungan PMI dan Pencegahan TPPO
Nita kusumawati 
Newscyber.id | Jakarta – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia (IPJI) terus memperkuat perannya dalam mendukung agenda nasional melalui penguatan kemitraan strategis dengan berbagai tokoh dan pemangku kepentingan. Salah satu langkah konkret dilakukan melalui pertemuan bersama Dr. Ronny F. Sompie, S.H., M.H., yang berlangsung di salah satu restoran kawasan Tebet, Jakarta.
Pertemuan tersebut menjadi momentum penting bagi DPP IPJI dalam membangun sinergi untuk mendukung perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI), pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), serta pemberantasan peredaran gelap narkotika yang kerap melibatkan jaringan lintas negara.
Hadir dalam pertemuan tersebut Ketua Umum DPP IPJI Dr. Ir. Kun Wardana Abyoto, M.T., Sekretaris Jenderal Andi Muhammad Nirwansyah, serta Bendahara Umum Christy Andrini Lemon, SM. Suasana diskusi berlangsung hangat dan penuh keakraban, sekaligus menghasilkan sejumlah kesepahaman untuk memperkuat kolaborasi antara organisasi profesi jurnalis dengan tokoh nasional yang memiliki pengalaman panjang di bidang kepolisian, keimigrasian, dan perlindungan pekerja migran.
Salah satu agenda utama yang dibahas adalah penyampaian permohonan kepada Dr. Ronny F. Sompie agar berkenan menjadi Dewan Pembina DPP IPJI. Jajaran pengurus menilai pengalaman dan kapasitas yang dimiliki mantan petinggi Polri tersebut akan menjadi kekuatan strategis bagi organisasi dalam meningkatkan kualitas sumber daya jurnalis serta memperluas peran pers dalam memberikan edukasi kepada masyarakat.
Menanggapi permohonan tersebut, Dr. Ronny F. Sompie menyatakan kesediaannya untuk bergabung sebagai Dewan Pembina DPP IPJI. Keputusan tersebut disambut positif oleh seluruh jajaran pengurus yang hadir.
Ketua Umum DPP IPJI, Dr. Ir. Kun Wardana Abyoto, M.T., mengatakan bergabungnya Ronny Sompie merupakan kehormatan sekaligus momentum penting bagi organisasi untuk memperluas kontribusi dalam mendukung program-program strategis pemerintah melalui jurnalisme yang profesional, independen, dan edukatif.
“Kami menyampaikan apresiasi atas kesediaan Dr. Ronny F. Sompie menjadi Dewan Pembina DPP IPJI. Pengalaman beliau di bidang kepolisian, keimigrasian, dan perlindungan pekerja migran akan menjadi bekal yang sangat berharga bagi IPJI dalam meningkatkan kualitas sumber daya jurnalis serta memperkuat edukasi kepada masyarakat,” ujar Kun Wardana.
Senada dengan itu, Sekretaris Jenderal DPP IPJI Andi Muhammad Nirwansyah menegaskan bahwa tantangan kejahatan transnasional saat ini semakin kompleks dan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen bangsa, termasuk insan pers. Menurutnya, media memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi yang akurat dan membangun kesadaran publik terhadap berbagai modus kejahatan lintas negara yang terus berkembang.
Sementara itu, Bendahara Umum DPP IPJI Christy Andrini Lemon menilai kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam meningkatkan literasi masyarakat mengenai berbagai ancaman kejahatan transnasional. Dengan sinergi yang kuat antara media, pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat, upaya pencegahan dapat dilakukan secara lebih efektif.
Dalam diskusi tersebut, para peserta juga membahas pentingnya membangun kerja sama antara IPJI dengan kementerian, lembaga negara, aparat penegak hukum, pemerintah daerah, perguruan tinggi, serta organisasi masyarakat. Sinergi tersebut diharapkan mampu memperluas edukasi publik terkait perlindungan PMI, pencegahan TPPO, dan pemberantasan narkotika.
Sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut, DPP IPJI bersama Dr. Ronny F. Sompie berencana menyelenggarakan program sosialisasi nasional di berbagai provinsi di Indonesia. Program itu akan melibatkan insan pers, akademisi, aparat penegak hukum, pemerintah daerah, organisasi pekerja migran, hingga masyarakat umum guna membangun pemahaman yang komprehensif mengenai bahaya perdagangan orang dan berbagai bentuk kejahatan lintas negara.
Dalam kesempatan yang sama, Dr. Ronny F. Sompie menegaskan bahwa upaya pencegahan TPPO tidak dapat dibebankan hanya kepada satu institusi. Menurutnya, dibutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan agar langkah pencegahan dan penindakan dapat berjalan optimal.
“Pers memiliki kekuatan besar dalam membangun opini publik dan meningkatkan kesadaran masyarakat. Informasi yang akurat, faktual, dan edukatif akan menjadi benteng awal agar masyarakat tidak mudah menjadi korban sindikat perdagangan orang maupun jaringan narkotika internasional,” tegasnya.
Dr. Ronny F. Sompie merupakan Inspektur Jenderal Polisi (Purn.) yang memiliki rekam jejak panjang dalam bidang penegakan hukum, komunikasi publik, dan keimigrasian. Selama berkarier di Kepolisian Republik Indonesia, ia pernah menduduki sejumlah jabatan strategis, antara lain Kepala Biro Pengawasan Penyidikan (Karowassidik) Bareskrim Polri, Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Kadiv Humas) Mabes Polri, Direktur Reserse Kriminal Polda Sumatera Utara, Kepala Biro Operasi (Karo Ops) Polda Metro Jaya, hingga Kepala Kepolisian Daerah Bali.
Pada tahun 2015, Ronny Sompie dipercaya Presiden Republik Indonesia untuk menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia hingga tahun 2020. Selama memimpin Direktorat Jenderal Imigrasi, ia dikenal mendorong modernisasi pelayanan keimigrasian, memperkuat pengawasan orang asing, meningkatkan kerja sama internasional, serta mengembangkan berbagai strategi pencegahan TPPO dan penyelundupan manusia melalui sinergi lintas kementerian dan lembaga.
Melalui bergabungnya Dr. Ronny F. Sompie sebagai Dewan Pembina DPP IPJI, organisasi berharap dapat semakin memperkuat peran jurnalis sebagai agen perubahan, penyebar informasi yang kredibel, sekaligus mitra strategis pemerintah dalam mengedukasi masyarakat mengenai perlindungan pekerja migran, pencegahan perdagangan orang, pemberantasan narkotika, dan berbagai isu strategis nasional lainnya. Langkah ini juga menjadi bukti komitmen IPJI dalam menghadirkan jurnalisme yang tidak hanya informatif, tetapi juga berkontribusi nyata bagi kepentingan bangsa dan negara. (Rara)
