Pemerintah Aceh Pacu Pemulihan Sawah Terdampak Bencana Hidrometeorologi, Rehabilitasi Capai 40 Ribu Hektare

BANDA ACEH – Newscyber.id - Pemerintah Aceh terus mempercepat pemulihan lahan pertanian yang terdampak bencana hidrometeorologi. Program rehabilitasi dan rekonstruksi sawah pascabencana saat ini terus berjalan melalui koordinasi Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Aceh bersama pemerintah kabupaten/kota terdampak.

Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) menilai langkah yang dilakukan Distanbun Aceh telah berjalan maksimal dan memberikan hasil positif. Hal tersebut disampaikan melalui Juru Bicara Pemerintah Aceh, Dr. Nurlis Effendi, kepada wartawan di Banda Aceh, Rabu (22/7/2026).

Menurut Nurlis, salah satu bentuk keberhasilan program pemulihan tersebut terlihat dari dimulainya gerakan tanam padi di sejumlah lahan sawah yang sebelumnya terdampak bencana dan telah dilakukan rehabilitasi.

“Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir Syamaun mewakili Gubernur Aceh meresmikan gerakan tanam padi perdana pascabencana hidrometeorologi di Desa Bukit Panjang, Kecamatan Karang Baru, Aceh Tamiang, pada 5 Juli 2026,” ujarnya.

Sebelumnya, kegiatan serupa juga telah dilakukan di Kuta Blang, Kabupaten Bireuen, pada 24 April 2026. Kegiatan tersebut dihadiri Direktur Perlindungan dan Optimasi Lahan (POL) Kementerian Pertanian RI, Dr. Dede Sulaiman, yang mewakili Menteri Pertanian Dr. Ir. Andi Amran Sulaiman.

Selain itu, kegiatan pemulihan lahan pertanian juga dilakukan di Aceh Utara yang dihadiri langsung Menteri Pertanian, serta sejumlah kabupaten lainnya yang terdampak bencana.

Nurlis menyebutkan, kerja keras Pemerintah Aceh melalui Distanbun juga berdampak terhadap peningkatan dukungan anggaran dari pemerintah pusat. Bantuan dari Kementerian Pertanian yang sebelumnya pada tahap pertama sebesar Rp380 miliar, meningkat menjadi Rp515 miliar pada tahap kedua.

Berdasarkan data Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Distanbun Aceh, Dr. Ir. Azanuddin Kurnia, bencana hidrometeorologi telah berdampak terhadap 57.485 hektare lahan sawah di Aceh.

Dari jumlah tersebut, kerusakan terbagi dalam beberapa kategori, yakni rusak ringan seluas 27.437 hektare, rusak sedang 13.651 hektare, rusak berat 16.276 hektare, serta sawah yang hilang mencapai 120 hektare.

“Saat ini optimasi lahan dan rehabilitasi yang sudah berjalan maupun telah selesai mencapai sekitar 40.852 hektare, baik kategori rusak ringan maupun rusak berat,” kata Azanuddin.

Namun demikian, masih terdapat sekitar 16.633 hektare lahan yang belum tertangani, terutama kategori rusak berat dan sawah yang mengalami kehilangan.

Perkuat Koordinasi Lintas Sektor

Nurlis menjelaskan, rehabilitasi sawah dilakukan melalui kerja sama Kementerian Pertanian dengan Distanbun Aceh serta dinas pertanian kabupaten/kota di wilayah terdampak.

Pemerintah Aceh, kata dia, mengapresiasi dukungan Menteri Pertanian beserta jajaran atas bantuan yang diberikan dalam percepatan pemulihan sektor pertanian Aceh.

“Gubernur juga mengapresiasi Plt Kepala Distanbun Aceh beserta jajaran hingga tingkat kabupaten/kota yang terus bekerja maksimal,” ujarnya.

Gubernur Mualem turut menginstruksikan Distanbun Aceh untuk terus bekerja keras memastikan pemulihan lahan pertanian berjalan sesuai target dan memberikan manfaat bagi petani terdampak.

Selain itu, penguatan komunikasi dengan berbagai pihak juga menjadi perhatian, baik dengan Kementerian Pertanian, Satgas PRR Kemendagri, pemerintah kabupaten/kota, perguruan tinggi, TNI, Polri, maupun pihak terkait lainnya.

“Percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi ini diharapkan tidak hanya memulihkan lahan pertanian, tetapi juga meningkatkan produktivitas serta kesejahteraan petani di seluruh wilayah terdampak,” ujar Nurlis.

Rincian Program Pemulihan Sawah

Untuk optimasi lahan sawah dengan tingkat kerusakan ringan, pemerintah mengalokasikan bantuan sebesar Rp155,658 miliar yang mencakup 16 kabupaten/kota dengan luas 27.071 hektare. Hingga kini, kegiatan fisik telah berkontrak mencapai 22.126 hektare atau sekitar 56 persen dari target.

Sementara rehabilitasi lahan dengan tingkat kerusakan sedang mendapat anggaran Rp186,043 miliar yang mencakup 11 kabupaten dengan luas 13.781 hektare. Progres konstruksi yang dikerjakan kelompok tani bersama TNI telah mencapai sekitar 4.393 hektare atau 32 persen.

Pada sektor infrastruktur pendukung pertanian, Pemerintah Aceh juga membangun irigasi perpompaan sebanyak 641 unit di 16 kabupaten/kota dengan anggaran Rp98,073 miliar. Dari jumlah tersebut, sebanyak 456 unit telah terbangun dengan realisasi keuangan sekitar 53,2 persen.

Selain itu, pembangunan irigasi perpipaan sebanyak 149 unit di 13 kabupaten/kota dengan anggaran Rp14,006 miliar telah mencapai progres sekitar 50 persen. Pembangunan bangunan konservasi sebanyak 45 unit dengan anggaran Rp5,4 miliar juga terus berjalan dengan realisasi keuangan sekitar 36 persen.

Untuk jaringan irigasi tersier, dari target 300 unit dengan anggaran Rp30 miliar, sekitar 235 unit telah terbangun atau mencapai 78 persen. Sedangkan pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) sebanyak 106 unit dengan anggaran Rp11,66 miliar telah mencapai realisasi sekitar 31 persen.

Secara keseluruhan, seluruh program pemulihan lahan pertanian terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh telah mencapai realisasi keuangan sebesar 48,48 persen per 21 Juli 2026.

(SN24)