Pemerintah Aceh Bentuk Tim Khusus Telusuri Penyebab Kelangkaan Semen dan BBM, Siap Libatkan Aparat Penegak Hukum

Banda Aceh, Newscyber.id – Pemerintah Aceh menegaskan tidak akan mentolerir segala bentuk tindakan yang diduga menjadi penyebab kelangkaan semen maupun bahan bakar minyak (BBM) di Aceh. Pemerintah memastikan akan menindak tegas setiap pihak yang terbukti melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat.

Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, di Banda Aceh, Kamis (30/7/2026), mengatakan bahwa setiap indikasi pelanggaran akan didorong untuk ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum.

"Pemerintah Aceh memahami keresahan masyarakat apabila terjadi gangguan pasokan BBM maupun semen, mengingat kedua komoditas tersebut merupakan kebutuhan strategis yang sangat berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi, pembangunan, dan kehidupan masyarakat," ujar Nurlis.

Sebagai langkah cepat, Gubernur Aceh H. Muzakir Manaf (Mualem) telah menginstruksikan Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir Syamaun, untuk membentuk tim khusus guna mengurai penyebab kelangkaan kedua komoditas tersebut.

Tim tersebut berada di bawah koordinasi Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Aceh, Teuku Robby Izra, dengan melibatkan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh Teuku Adi Darma, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh Asnawi, serta Kepala Biro Perekonomian Setda Aceh Zaini.

Dalam upaya menelusuri kelangkaan semen, Kepala Disperindag Aceh Teuku Adi Darma telah meminta klarifikasi kepada PT Solusi Bangun Andalas selaku produsen Semen Andalas pada Kamis (30/7/2026).

Dari hasil komunikasi tersebut, perusahaan menjelaskan bahwa dalam beberapa waktu terakhir terjadi lonjakan permintaan semen di sejumlah wilayah sehingga mempercepat penyerapan stok. Sementara itu, aktivitas produksi di pabrik disebut tetap berjalan normal tanpa mengalami kendala.

Meski demikian, Pemerintah Aceh menegaskan akan terus melakukan penelusuran hingga ke tingkat distributor dan pengecer untuk memastikan tidak ada praktik yang menyebabkan terganggunya distribusi kepada masyarakat.

"Apabila ditemukan adanya tindakan yang menimbulkan keresahan masyarakat, tentu akan diambil langkah tegas dengan melibatkan aparat penegak hukum dari kepolisian di Aceh," tegas Nurlis.

Di sisi lain, Pemerintah Aceh juga melakukan inspeksi mendadak (sidak) pengendalian distribusi BBM di sejumlah SPBU di Kota Banda Aceh pada hari yang sama. Sidak tersebut melibatkan Dinas ESDM Aceh, Disperindag Aceh, Biro Perekonomian Setda Aceh, serta tim dari Polda Aceh.

Pemeriksaan dilakukan di SPBU Lingke dan SPBU Lambhuk. Berdasarkan hasil pengecekan, stok BBM di kedua SPBU masih tersedia dan pelayanan pengisian berlangsung normal.

Namun demikian, tim menemukan adanya sejumlah kendaraan yang menggunakan QR Barcode Subsidi Tepat yang tidak sesuai dengan nomor polisi kendaraan.

Selain itu, di SPBU Lambhuk petugas juga mendapati kondisi yang dinilai tidak lazim ketika sejumlah kendaraan mendadak keluar dari antrean sesaat sebelum pemeriksaan dilakukan.

"Di SPBU Lambhuk ditemukan keanehan. Ketika petugas tiba di lokasi, banyak kendaraan langsung kocar-kacir meninggalkan antrean. Hal ini mengindikasikan ada sesuatu yang tidak beres dalam administrasi antrean pengisian konsumen," kata Nurlis.

Seluruh temuan tersebut telah didata dan akan menjadi bahan tindak lanjut untuk pemeriksaan lebih mendalam.

Sementara itu, PT Pertamina Patra Niaga Regional Aceh menyampaikan kepada Pemerintah Aceh bahwa stok BBM masih berada dalam kondisi aman. Pertamina juga berkomitmen mempercepat distribusi agar penyaluran kepada masyarakat berjalan optimal.

Selain BBM bersubsidi, ketersediaan LPG tabung 3 kilogram juga dipastikan masih mencukupi kebutuhan masyarakat.

Menurut Nurlis, hingga saat ini Pemerintah Aceh belum menemukan data maupun fakta yang membuktikan adanya praktik permainan atau penyimpangan dalam distribusi BBM maupun semen.

Ia menjelaskan bahwa ketersediaan semen dipengaruhi oleh kapasitas produksi, distribusi, dan kelancaran sistem logistik. Sementara distribusi BBM dilaksanakan sesuai kebijakan nasional melalui mekanisme yang telah ditetapkan pemerintah bersama Pertamina.

Pemerintah Aceh, lanjut Nurlis, akan terus memperkuat koordinasi dengan Pertamina, produsen semen, pemerintah kabupaten/kota, serta seluruh pemangku kepentingan guna memastikan pasokan dan distribusi tetap berjalan lancar.

Selain itu, pengawasan lintas sektor akan diperketat agar setiap potensi gangguan pasokan dapat diantisipasi sejak dini.

Pemerintah Aceh juga mengajak masyarakat untuk turut berperan aktif mengawasi distribusi BBM dan semen dengan melaporkan apabila menemukan dugaan penyimpangan di lapangan.

"Setiap laporan masyarakat akan menjadi bahan verifikasi dan akan segera ditindaklanjuti bersama instansi terkait," tutup Nurlis. (SN24)