Hadiri Rakornas 2024, Jaksa Agung Tegaskan Pentingnya Peran Daerah dalam Upaya Bersama Berantas Korupsi

Newscyber.id l Jakarta – Dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah 2024 yang berlangsung di Sentul, Bogor, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengemukakan pentingnya peran pemerintah daerah sebagai garda depan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Acara ini, diadakan pada Kamis, 7 November 2024, merupakan bagian dari upaya bersama mewujudkan “Indonesia Emas 2045” melalui misi Asta Cita yang dicanangkan Presiden dan Wakil Presiden RI.

Rakornas tahun ini turut dihadiri oleh sejumlah tokoh strategis, mulai dari Menteri Koordinator, para Menteri, Panglima TNI, Kepala Kepolisian RI, hingga para kepala daerah dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dari berbagai wilayah Indonesia. Semua pihak yang hadir menyatakan dukungannya terhadap agenda pemberantasan korupsi, yang kian krusial bagi pembangunan negeri di tengah kondisi penurunan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang stagnan di angka 34.

Peningkatan Sinergi dan Komitmen Tegas dalam Penegakan Hukum

Dalam pengarahannya, Jaksa Agung menyoroti bahwa IPK Indonesia yang tak kunjung membaik serta kebocoran anggaran negara menjadi pengingat bahwa langkah pemberantasan korupsi harus dilakukan secara lebih serius dan sistematis. “Kejaksaan berkomitmen penuh untuk menjalankan amanat Asta Cita, khususnya dalam upaya memberantas korupsi. Kita harus membangun sinergi yang lebih kuat antar instansi agar upaya ini tidak terkesan hanya formalitas,” ujar Burhanuddin.

Menurut laporan Transparency International Indonesia, IPK Indonesia yang turun dari peringkat 100 menjadi 115 memperlihatkan tantangan besar dalam menekan praktik-praktik koruptif. Presiden RI sendiri mengingatkan bahwa potensi kebocoran anggaran bisa mencapai 30% melalui berbagai sektor, seperti pengeluaran nasional, pajak, dan penerimaan negara lainnya. Angka ini menjadi acuan bagi lembaga hukum untuk meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum di sektor-sektor kritis, seperti CPO, impor garam, gula, serta pengelolaan dana investasi negara.

Penguatan Integritas di Tingkat Daerah

Jaksa Agung dalam arahannya juga menekankan bahwa pemberantasan korupsi harus dimulai dari diri sendiri, khususnya bagi para aparatur negara di daerah. “Nilai-nilai seperti integritas, akuntabilitas, transparansi, dan profesionalitas harus dijadikan prinsip dasar oleh setiap pejabat publik. Kepemimpinan yang bersih akan menjadi contoh di lingkungan pemerintahan,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia mengingatkan agar pengelolaan anggaran negara tetap sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Prinsip-prinsip kepastian hukum, manfaat, ketidakberpihakan, dan pelayanan yang baik kepada masyarakat menjadi aspek penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintahan.

Pendekatan Baru Berfokus pada Pemulihan Kerugian Negara

Burhanuddin juga menjelaskan bahwa Kejaksaan kini menempuh pendekatan baru dalam pemberantasan korupsi, yaitu memprioritaskan pemulihan kerugian negara melalui penelusuran dan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi. “Pemberantasan korupsi tidak hanya soal hukuman, tetapi juga upaya nyata mengembalikan hak-hak negara,” katanya.

Menutup arahannya, Jaksa Agung berharap Rakornas ini bisa menjadi momentum bagi Forkopimda untuk mempererat sinergi lintas sektor, sehingga pemberantasan korupsi di daerah dapat dilaksanakan lebih optimal. Dengan langkah-langkah ini, ia berharap Indonesia dapat menggapai visi Indonesia Emas 2045 yang bersih dari korupsi, membawa kemakmuran bagi seluruh rakyat.

Rakornas 2024 ini bukan sekadar seremonial tahunan, tetapi sebuah panggilan bagi seluruh komponen bangsa untuk bersama-sama menuntaskan tantangan korupsi yang masih menjadi momok bagi pembangunan nasional.

(Red)