Rakyat Jadi Korban Lambannya Eksekusi Anggaran, Pengamat: Saatnya Evaluasi Total TAPA Aceh
Nita kusumawati 
Banda Aceh, Newscyber.id – Lambannya realisasi anggaran di Pemerintah Aceh kembali menjadi sorotan. Pengamat kebijakan publik menilai keterlambatan eksekusi anggaran telah berdampak langsung terhadap masyarakat, khususnya petani dan korban bencana yang membutuhkan penanganan cepat.
Analis Kebijakan Publik sekaligus akademisi Universitas Syiah Kuala (USK), Dr. Nasrul Zaman, menyebut narasi yang menyalahkan minimnya perhatian pemerintah pusat terhadap petani dan korban bencana di Aceh tidak sepenuhnya tepat. Menurutnya, pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,6 triliun, namun dana tersebut justru tertahan pada tahap pelaksanaan di tingkat pemerintah daerah.
"Ini bukan lagi soal tengsin politik antarpejabat, melainkan soal hak-hak petani Aceh yang terabaikan akibat kelumpuhan kinerja birokrasi," ujar Dr. Nasrul Zaman kepada wartawan di Banda Aceh, Kamis (6/8/2026).
Ia menegaskan, masyarakat berhak merasa kecewa ketika anggaran yang telah tersedia gagal diwujudkan menjadi program nyata yang dapat dirasakan manfaatnya. Menurutnya, kegagalan Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) dalam mengawal pelaksanaan program menjadi indikasi kuat perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kepemimpinan birokrasi di lingkungan Pemerintah Aceh.
"Publik berhak kecewa ketika anggaran yang tersedia gagal ditransformasikan menjadi bantuan dan pembangunan nyata. Kegagalan TAPA dalam mengawal program ini merupakan indikasi kuat dibutuhkannya penyegaran kepemimpinan birokrasi," katanya.
Nasrul menilai Aceh tidak boleh terus terhambat oleh lemahnya kemampuan teknis dalam pengelolaan pemerintahan. Ia mendorong adanya pembenahan struktural agar anggaran negara benar-benar dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama para petani yang menjadi salah satu kelompok paling terdampak.
"Aceh tidak boleh terus tersandera oleh ketidakmampuan teknis pejabatnya. Pembenahan struktural harus segera dilakukan agar anggaran negara benar-benar bekerja untuk kesejahteraan petani, bukan sekadar menjadi angka di atas kertas," tegasnya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan agar persoalan lambannya pengelolaan anggaran di Pemerintah Aceh tidak sampai memunculkan persepsi bahwa pemerintah pusat mengabaikan kepentingan rakyat Aceh.
"Ketidakmampuan pengelolaan anggaran oleh Pemerintah Aceh jangan sampai menjadi benturan seolah-olah pemerintah pusat yang abai terhadap rakyat Aceh. Kita tidak ingin melihat gubernur, bahkan masyarakat Aceh, menjadi korban akibat minimnya kapasitas birokrasi, khususnya di tingkat Sekretariat Daerah," pungkasnya.
(SN24)
