Pemprov Aceh Tugaskan SKPA Kawal Penanganan Daerah Terdampak Bencana Hidrometeorologi
Nita kusumawati Newscyber.id l Banda Aceh – Pemerintah Aceh resmi menugaskan sejumlah Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) sebagai penanggung jawab wilayah yang terdampak bencana hidrometeorologi di berbagai kabupaten/kota. Penugasan ini tertuang dalam Nota Dinas Sekretaris Daerah Aceh Nomor 300.3/18768 tertanggal 4 Desember 2025, yang ditandatangani atas nama Gubernur Aceh.
Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 100.3.3.3/1416/2025 tanggal 27 November 2025.
Instruksi Khusus untuk SKPA
Dalam nota dinas tersebut, SKPA diminta segera turun ke wilayah masing-masing dan melaksanakan beberapa tugas penting, yaitu:
1. Mewakili Pemerintah Aceh di wilayah terdampak.
2. Mengkoordinasikan penghubung antara Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota.
3. Mengidentifikasi kebutuhan logistik di lokasi yang terdampak banjir dan longsor.
4. Memastikan distribusi logistik tepat sasaran hingga titik posko pengungsian, baik per jiwa maupun per KK.
5. Mempersiapkan laporan pelaksanaan tugas dan menyampaikannya kepada BPBA.
Daftar SKPA Penanggung Jawab Posko Utama
Posko induk berada di Bappenas/Lanud SIM, dengan penanggung jawab:
Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik — Koordinator
BPBA, Dishub, Dinsos, Dinkes, DLHK, Disperindag, Satpol PP, BPSDM, dan Relawan F-PRB — Anggota
Beberapa nama pejabat dan petugas dari masing-masing SKPA juga tercantum dalam dokumen resmi sebagai bagian dari tim penanganan lapangan.
Sebaran Wilayah Terdampak
Bencana hidrometeorologi melanda sedikitnya 17 kabupaten/kota di Aceh, dengan total ratusan kecamatan dan ribuan gampong terdampak. Berikut sebagian daftar wilayah dan SKPA penanggung jawabnya:
Aceh Tamiang: 12 kecamatan, 216 gampong – Ka. Satpol PP/WH & Ka. Pengairan
Aceh Utara: 27 kecamatan, 852 gampong – Ka. MPA & Ka. DSI
Lhokseumawe: 4 kecamatan, 68 gampong – Ka. DPMG
Aceh Timur: 24 kecamatan, 515 gampong – Ka. Dayah & Biro Hukum
Langsa: 5 kecamatan, 66 gampong – Ka. Arpus & Biro Ekonomi
Aceh Tengah: 14 kecamatan, 295 gampong – Ka. BKA & Biro Adpemb
Aceh Tenggara: 16 kecamatan, 20 gampong – Ka. Disbudpar & Karo BPBJ
Aceh Singkil: 9 kecamatan, 64 gampong – Ka. BPSDM
Bireuen: 17 kecamatan, 609 gampong – Ka. Kesbangpol & Ka. DRKA
Pidie Jaya: 8 kecamatan, 222 gampong – Ka. Bappeda & Biro Adpim
Bener Meriah: 10 kecamatan, 232 gampong – Ka. Dispora & Kasek BRA
Wilayah lain seperti Aceh Barat, Aceh Selatan, Pidie, Gayo Lues, dan Nagan Raya juga masuk dalam daftar terdampak dengan SKPA masing-masing.
Pemprov Aceh Fokus Percepatan Bantuan
Pemerintah Aceh menyampaikan bahwa seluruh SKPA diwajibkan bekerja cepat, tanggap, dan terkoordinasi dalam upaya penanganan bencana. Laporan harian, evaluasi kebutuhan logistik, serta upaya evakuasi harus dilakukan secara berjenjang melalui BPBA.
Upaya ini diharapkan dapat mempercepat pemulihan kondisi masyarakat terdampak mengingat meluasnya banjir dan kerusakan infrastruktur di berbagai daerah.
(Ramli Manik)
