Mahasiswa Tangerang Desak Percepatan Penyelesaian RSUD Tigaraksa

Newscyber.id l Kabupaten Tangerang – Puluhan mahasiswa dari berbagai organisasi, Minggu (14/10/2024), menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kabupaten Tangerang. Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap kinerja pejabat pemerintah daerah, khususnya DPRD, terkait tiga isu utama yang dianggap mendesak untuk segera ditindaklanjuti.

Mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Himpunan Mahasiswa Hukum (HMH) menuntut agar Peraturan Bupati (Perbup) No. 12 Tahun 2022, mengenai jam operasional truk, segera disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Peraturan tersebut dinilai penting untuk mengatur arus lalu lintas truk besar yang sering kali menimbulkan kemacetan dan kerusakan jalan di Kabupaten Tangerang.

Selain tuntutan terkait lalu lintas, mereka juga menyoroti masalah pengangguran dan kemiskinan ekstrem di Tangerang. Para mahasiswa meminta pemberantasan mafia tenaga kerja yang dianggap memperparah situasi ketenagakerjaan di wilayah tersebut. Mereka mendesak pencopotan Kepala Bappeda dan Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), yang dinilai gagal dalam menjalankan tugasnya sesuai Pasal 35 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 378 KUHP terkait penipuan.

Tuntutan ketiga yang disuarakan adalah percepatan penyelesaian kasus pembangunan RSUD Tigaraksa. Mahasiswa meminta agar PJ Bupati dan DPRD mendorong penyelidikan lebih lanjut dengan melibatkan lembaga penegak hukum seperti KPK, Kejaksaan Negeri (Kejari), dan Kejaksaan Agung (Kejagung). Menurut mereka, proyek tersebut telah terlalu lama tertunda, sehingga menghambat pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Menurut Ketua Himpunan Mahasiswa Hukum, Octaviano (Vino), sekitar 80 mahasiswa dari berbagai kampus di Tangerang turun ke jalan untuk menyuarakan tuntutan ini. "Kami berharap DPRD dan PJ Bupati segera merespons aspirasi kami. Ini bukan hanya untuk mahasiswa, tetapi untuk masyarakat Tangerang," ujar Vino.

Aksi yang berlangsung damai pada awalnya, berubah menjadi ricuh setelah beberapa kelompok yang tidak bertanggung jawab memicu bentrokan dengan aparat. Beberapa fasilitas umum dan bangunan DPRD mengalami kerusakan, membuat situasi semakin panas.

Pihak kepolisian yang mengawal aksi terpaksa membubarkan massa untuk menjaga keamanan. Meski begitu, mahasiswa menyayangkan insiden kekerasan tersebut, yang menurut mereka telah mengaburkan tujuan utama dari aksi damai ini – yakni menyampaikan aspirasi rakyat.

(Nita)