BKPSDM Aceh Singkil Klarifikasi Polemik Penempatan Jabatan: Bukan Tanggung Jawab Bupati Baru Semata
Nita kusumawati
Newscyber.id l Aceh Singkil – Pelaksana Harian (Plh) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Aceh Singkil, Azman, angkat bicara mengenai polemik penempatan sejumlah jabatan strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Singkil. Ia menegaskan, kisruh tersebut merupakan warisan dari masa kepemimpinan Penjabat (Pj) Bupati sebelumnya.
"Permasalahan ini tidak bisa dilepaskan dari peran aktif Kepala BKPSDM saat itu yang turut menandatangani surat keputusan penempatan jabatan," ujar Azman, Rabu, 16 April 2025. Menurutnya, dalam proses mutasi dan rotasi pejabat eselon II tersebut, tidak ditemukan adanya catatan keberatan dari Kepala BKPSDM sebagai bagian dari pengawasan internal.
Azman menilai tidak adil jika tanggung jawab sepenuhnya dibebankan kepada Bupati definitif yang baru dilantik Februari 2025. “Jangan sampai publik menilai seolah semua kesalahan berasal dari kepemimpinan saat ini. Faktanya, keputusan tersebut melibatkan pejabat sebelumnya,” tegasnya.
Sejak pelantikan Bupati baru, berbagai langkah pembenahan telah ditempuh. Salah satunya adalah penunjukan Ali Hasmi sebagai Plh Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan. Penunjukan ini bersifat sementara dan dilakukan sesuai ketentuan, sembari menunggu proses lelang jabatan yang masih dalam tahap perencanaan anggaran.
Azman memastikan, Pemkab berkomitmen menjalankan kebijakan kepegawaian berdasarkan prinsip meritokrasi dan profesionalisme. “Kami ingin semua ASN bekerja dengan jujur, bertanggung jawab, dan menjunjung tinggi etika birokrasi,” ujarnya.
Meski demikian, kekosongan jabatan definitif di sejumlah instansi strategis masih menjadi perhatian serius. Saat ini, banyak posisi penting masih dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt) maupun Pelaksana Harian (Plh). Di antaranya, jabatan Sekretaris Daerah (Sekda), Kepala Bappeda, dan sejumlah kepala dinas seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kominfo, hingga Dinas Sosial.
Beberapa jabatan bahkan telah bertahun-tahun diisi oleh Plt, menandakan perlunya percepatan proses seleksi dan pengangkatan pejabat definitif demi memastikan efektivitas birokrasi dan pelayanan publik.
(Ramli manik)
