Banjir Aceh Singkil Memicu Harapan Warga Akan Pemimpin Peduli
Nita kusumawati
Newscyber.id l Aceh Singkil, 15 Oktober 2024 – Masalah banjir yang kerap melanda Aceh Singkil kini semakin memperburuk kondisi ekonomi dan infrastruktur daerah. Warga setempat merasa pembangunan proyek tanggul yang sempat dimulai pada masa kepemimpinan H. Safriadi Oyon, SH terhenti, menyebabkan situasi semakin sulit. Banyak warga yang menduga terhentinya proyek ini akibat kurangnya alokasi anggaran dari pemerintah provinsi Aceh dan pusat.
Seandainya proyek tanggul tersebut dilanjutkan, banyak warga yakin bahwa dampak banjir tidak akan separah saat ini. "Kalau dulu tanggul selesai, mungkin banjir tidak separah sekarang," ujar Buyung, warga Ujung Bawang. Ia juga mengkritik bupati sebelumnya yang jarang berada di daerah saat banjir terjadi, berbanding terbalik dengan H. Safriadi Oyon yang dikenal selalu tinggal di pendopo saat menjabat, bahkan ketika bencana melanda.
Warga lainnya, Afadal, yang tinggal di Pasar Singkil, menyatakan harapan mereka terhadap kepemimpinan baru. "Kami sudah tidak mau lagi ditipu oleh janji-janji. Kami ingin Pak Oyon kembali memimpin, supaya Singkil bisa maju dan mendapatkan anggaran yang layak dari pemerintah provinsi dan pusat," tegasnya.
Selain masalah banjir, warga juga mengeluhkan terhentinya subsidi pertanian yang pernah mereka terima selama masa kepemimpinan H. Safriadi Oyon. Madin, seorang warga Ujung Bawang, mengungkapkan, "Dulu, sawah kami selalu mendapat subsidi benih dan pupuk. Sekarang, semua itu hilang."
Ibu Ijah, warga Desa Rimo, Gunung Meriah, mengenang bahwa di masa lalu, bantuan datang cepat ketika banjir terjadi. "Dulu, kalau ada banjir, bantuan seperti beras dan mie instan langsung datang, bahkan dapur umum didirikan. Tapi sekarang? Tidak ada apa-apa," keluhnya dalam bahasa setempat, mengajak warga untuk memilih pemimpin yang lebih peduli.
Harapan besar ini membuat banyak warga Aceh Singkil mendukung H. Safriadi Oyon untuk kembali memimpin, dengan keyakinan bahwa ia mampu membawa perubahan positif dan memperjuangkan nasib daerah di tingkat provinsi dan pusat.
(Ramlimanik)
