Catatan Demokrasi Media Newscyber Internasional Provinsi Aceh Hampir Setahun Memimpin, Pasangan Oyon–Hamzah Dinilai Tunjukkan Kinerja Positif

Newscyber.id l Singkil, 6 Februari 2026 – Hampir satu tahun memimpin Kabupaten Aceh Singkil, pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil Pilkada 2024, H. Safriadi Oyon, SH dan H. Hamzah Sulaiman, SH, dinilai mulai menunjukkan komitmen dan keseriusan dalam membangun daerah di berbagai sektor.

Pasangan Oyon–Hamzah resmi dilantik pada 15 Februari 2025 di Gedung DPRK Aceh Singkil. Pelantikan tersebut menjadi momentum awal kepemimpinan baru yang diharapkan mampu membawa perubahan bagi kabupaten yang selama ini dinilai masyarakat membutuhkan percepatan pembangunan.

Di awal masa jabatan, berbagai tantangan dan kritik mewarnai perjalanan pemerintahan keduanya. Namun demikian, Media Newscyber Internasional Provinsi Aceh mencatat bahwa dinamika tersebut tidak menyurutkan langkah pasangan ini untuk terus bekerja dan menghadirkan program yang berpihak kepada masyarakat.

Belakangan ini, perhatian publik tertuju pada dinamika politik antara eksekutif dan legislatif. Sejumlah media daring memberitakan bahwa usulan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar sekitar Rp89 miliar belum mendapat persetujuan DPRK Aceh Singkil. Selain itu, dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) juga dikabarkan belum disepakati.

“PAD yang diusulkan sekitar Rp89 miliar justru ditolak. KUA-PPAS juga belum disepakati. Ini menjadi tanda tanya besar bagi masyarakat,” ujar Jh, warga Singkil Utara.

Menurutnya, apabila tarik ulur kebijakan lebih didominasi kepentingan politik, maka dampaknya akan dirasakan langsung oleh masyarakat. “Baik DPRK maupun kepala daerah sama-sama dipilih rakyat. Jangan sampai masyarakat yang menjadi korban akibat keterlambatan pengesahan anggaran,” tambahnya.

Jh berharap eksekutif dan legislatif dapat mengesampingkan ego sektoral dan mengutamakan kepentingan daerah. “Mari hilangkan ego, kita bangun Aceh Singkil yang kita cintai bersama,” tegasnya.

Pantauan awak media pada Jumat (6/2/2026) menunjukkan belum adanya titik temu terkait arah kesepakatan antara kedua lembaga tersebut. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran akan terhambatnya sejumlah program pembangunan dan pelayanan publik.

Masyarakat kini menanti langkah konkret dan kebijakan strategis dari eksekutif dan legislatif agar stabilitas pemerintahan tetap terjaga serta pembangunan daerah dapat berjalan sesuai harapan.

Akankah dinamika politik ini segera menemukan titik terang? Publik Aceh Singkil menunggu jawaban dan komitmen nyata dari para pemangku kebijakan.

(Ramli Manik)