Soeharto Ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional, Keputusan Menuai Polemik
Pemerintah menetapkan mendiang Presiden Soeharto sebagai Pahlawan Nasional pada 10 November 2025. Keputusan ini memicu kritik dari kelompok HAM dan akademisi yang menilai langkah tersebut sebagai pemutihan sejarah.
ragil pramana1 
NewsCyber.id — Jakarta, 10 November 2025. Pemerintah menetapkan mendiang Presiden Soeharto sebagai Pahlawan Nasional dalam upacara Hari Pahlawan di Jakarta. Namun keputusan tersebut memicu gelombang kritik dari pegiat hak asasi manusia dan akademisi.
Keputusan ini diumumkan resmi dalam upacara kenegaraan yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah menyatakan bahwa Soeharto dianggap berjasa dalam pembangunan nasional, stabilitas ekonomi, dan perluasan infrastruktur pada masa pemerintahannya.
Namun berbagai kelompok HAM menilai keputusan tersebut mengabaikan sejarah kelam Orde Baru, termasuk kasus pelanggaran HAM berat, pembatasan kebebasan sipil, dan praktik korupsi yang mengakar.
Organisasi Kaukus Kebebasan Akademik (KIKA) menyebut penetapan gelar itu sebagai bentuk “pemutihan sejarah”. Sementara itu, sejumlah penyintas tragedi 1965 dan aktivis Reformasi menyebut langkah tersebut sebagai ancaman terhadap nilai demokrasi.
“Pemerintah seharusnya menghormati sejarah, bukan menghapus bagian-bagian yang menyakitkan,” ujar salah satu aktivis HAM dalam pernyataan resmi.
Sementara itu, pemerintah menegaskan bahwa pemberian gelar Pahlawan Nasional adalah penghargaan terhadap kontribusi tertentu dalam pembangunan negara, bukan penilaian menyeluruh terhadap seluruh masa kepemimpinan.
Kontroversi diperkirakan terus berlanjut, mengingat Soeharto adalah salah satu tokoh paling berpengaruh sekaligus paling kontroversial dalam sejarah Indonesia modern.
(Ragil)
