HIMAPAS Desak Penyelesaian Konflik Satwa Liar dan Manusia di Aceh Singkil: Jangan Tunggu Korban Selanjutnya
Nita kusumawati 
Newscyber.id l Aceh Singkil kembali dihadapkan pada konflik berkepanjangan antara manusia dan satwa liar, khususnya buaya. Menyikapi situasi ini, Himpunan Mahasiswa Pelajar Aceh Singkil (HIMAPAS) menggelar audiensi dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh untuk mencari solusi nyata.
Audiensi yang berlangsung di Kantor BKSDA Aceh pada Senin, 3 Februari 2025, dihadiri langsung oleh Kepala BKSDA Aceh, Ujang Wisnu Barata, S.Hut., M.Sc., M.Si. Dalam pertemuan tersebut, HIMAPAS mendesak instansi terkait untuk segera bertindak sebelum jatuh korban berikutnya.
"Kami prihatin atas kejadian ini yang sudah berlangsung lama. Kami sudah turun ke lokasi dua hari setelah insiden terakhir untuk bertemu langsung dengan warga yang terdampak," ungkap Ujang Wisnu Barata dalam sambutannya.
Ketua Umum HIMAPAS, Safriadi Pohan, menegaskan bahwa ada beberapa solusi yang diusulkan untuk mengatasi konflik ini. Salah satunya adalah penghitungan ulang populasi buaya di Aceh Singkil untuk memastikan apakah benar terjadi overpopulasi seperti yang dikhawatirkan masyarakat.
Selain itu, HIMAPAS juga mendorong BKSDA berkolaborasi dengan pemerintah daerah guna memasang papan peringatan di lokasi rawan dan mengedukasi masyarakat agar lebih waspada saat beraktivitas di sekitar habitat buaya.
Tak hanya itu, pertemuan ini juga membahas tugas dan wewenang BKSDA dalam konteks Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 yang mengubah UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Sayangnya, regulasi baru ini masih dalam tahap transisi tanpa aturan turunan yang jelas.
Meski demikian, BKSDA menegaskan tidak akan lepas tangan. "Kami tetap berupaya mencari solusi dan berkoordinasi dengan instansi lain, termasuk Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)," ujar salah satu pejabat BKSDA.
HIMAPAS berharap agar pemerintah daerah melalui dinas terkait bisa lebih aktif bekerja sama dengan BKSDA guna menyelesaikan konflik ini secara tuntas. "Jangan tunggu korban berikutnya. Kita butuh aksi nyata, bukan sekadar wacana," tegas Safriadi Pohan.
Dengan meningkatnya intensitas konflik, semua pihak dituntut untuk segera mengambil langkah konkret. Keselamatan masyarakat dan kelestarian satwa harus menjadi prioritas utama dalam penyelesaian permasalahan ini.
(Ramlimanik)
