Pelestarian Lingkungan di Aceh Singkil: Tantangan bagi Bupati Baru
Nita kusumawati 
Newscyber.id l Singkil, 1 Februari 2025 – Aceh Singkil bersiap memasuki era baru dengan pelantikan Bupati yang akan segera dilaksanakan. Harapan besar pun disematkan pada kepemimpinan baru ini, terutama dalam mengatasi berbagai persoalan daerah, termasuk isu lingkungan yang semakin mendesak. Tanpa perhatian serius terhadap pelestarian lingkungan, pembangunan daerah berisiko menghadapi berbagai tantangan di masa depan.
Ancaman Perubahan Iklim dan Deforestasi
Aceh Singkil memiliki kekayaan alam yang luar biasa, dari hutan luas hingga pesisir yang masih alami. Namun, semua potensi ini terancam oleh perubahan iklim dan deforestasi. Data dari Global Forest Watch menunjukkan bahwa sejak 2001 hingga 2023, Aceh Singkil kehilangan hutan dalam jumlah signifikan, menyumbang sekitar 2,10 juta ton emisi karbon dioksida (COâ‚‚) ekuivalen per tahun. Penyebab utama adalah alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian dan perkebunan, serta praktik pembakaran lahan yang melepaskan gas rumah kaca ke atmosfer.
Deforestasi yang tidak terkendali tidak hanya mempercepat pemanasan global, tetapi juga memperburuk risiko bencana lingkungan seperti banjir dan longsor. Oleh karena itu, masyarakat berharap Bupati baru memiliki komitmen kuat untuk menekan laju kerusakan lingkungan serta menerapkan kebijakan pembangunan berkelanjutan.
Pentingnya Penegakan Tata Ruang Wilayah
Salah satu langkah penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan adalah penegakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Sejauh ini, banyak perusahaan yang mengelola sumber daya alam tanpa mematuhi aturan tata ruang, sehingga memperburuk dampak lingkungan. Penataan ruang yang tidak terencana juga menyebabkan ketimpangan sosial dan meningkatnya risiko perubahan iklim akibat eksploitasi berlebihan terhadap lahan dan sumber daya alam.
Bupati baru diharapkan mengambil langkah tegas dalam memastikan setiap aktivitas industri dan perkebunan di Aceh Singkil berjalan sesuai dengan RTRW. Tidak boleh ada celah bagi eksploitasi lahan yang melanggar ketentuan, serta perlu adanya transparansi dalam perizinan usaha guna mencegah perusakan lingkungan lebih lanjut.
Kolaborasi untuk Masa Depan Berkelanjutan
Menjaga lingkungan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga masyarakat dan sektor swasta. Oleh karena itu, kolaborasi antara semua pihak menjadi kunci utama dalam menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. Program rehabilitasi hutan, edukasi lingkungan bagi masyarakat, serta penerapan praktik pertanian dan perkebunan yang ramah lingkungan perlu digencarkan.
Selain itu, transparansi dalam pengelolaan sumber daya alam harus menjadi prioritas. Dengan keterbukaan informasi mengenai izin usaha dan dampaknya terhadap lingkungan, masyarakat dapat turut mengawasi dan memastikan pembangunan berjalan sesuai prinsip keberlanjutan.
Harapan untuk Aceh Singkil yang Lebih Hijau
Pelantikan Bupati baru menjadi momentum penting untuk memperbaiki tata kelola lingkungan di Aceh Singkil. Kebijakan tegas dalam menekan deforestasi, memperbaiki tata ruang, serta mendorong mitigasi perubahan iklim harus menjadi prioritas.
Tanpa langkah konkret, ancaman lingkungan akan semakin nyata dan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Sudah saatnya Aceh Singkil bergerak menuju pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berkomitmen terhadap pelestarian alam demi masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan.
(Ramlimanik)
