Roadshow Kejaksaan Agung Tutup di Balikpapan, Dorong PLN dalam Transisi Energi Hijau

Newscyber.id l Kejaksaan Agung, melalui Pusat Penerangan Hukum, baru saja menutup rangkaian kegiatan Roadshow Penerangan Hukum yang berlangsung di berbagai kota. Acara terakhir diadakan di Aula PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara di Balikpapan pada 24 Oktober 2024. Kegiatan ini bertujuan memperkuat pemahaman hukum di lingkungan PLN, terutama terkait strategi pengamanan barang dan jasa serta pemulihan aset.

Sejalan dengan tema "Strategi Pengamanan Barang dan Jasa Pengelolaan/Pemulihan Aset di Lingkungan BUMN," roadshow ini menjadi sarana penting untuk mengedukasi para pemangku kepentingan PLN dalam menghadapi berbagai tantangan hukum yang kompleks, termasuk dalam menjalankan prinsip Good Corporate Governance (GCG). Kejaksaan Agung juga menggandeng sejumlah narasumber, antara lain Joko Yuhono dari Badan Pemulihan Aset dan Dr. Asep Kurniawan Cakraputra dari Kejaksaan Tinggi Banten, yang membagikan perspektif tentang mitigasi risiko hukum dan pemulihan aset.

Serikat Pekerja PT PLN (Persero), yang turut menggagas kegiatan ini, menyoroti pentingnya peran Kejaksaan dalam mendukung transisi PLN menuju energi hijau. Dalam upaya menuju penggunaan energi terbarukan, PLN diharapkan mampu menerapkan kebijakan pengadaan yang tidak hanya berfokus pada efisiensi, tetapi juga mempertimbangkan dampak lingkungan.

“Pengadaan yang sebelumnya hanya berfokus pada biaya kini perlu mempertimbangkan aspek lingkungan agar selaras dengan misi energi hijau,” ujar Dr. Ismaya Herawardhanie, Kepala Bidang Penerangan dan Penyuluhan Hukum Kejaksaan Agung.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh para pejabat PLN dan Kejaksaan Negeri dari Balikpapan dan Samarinda, serta jajaran serikat pekerja PLN yang hadir baik secara daring maupun luring. Rangkaian roadshow ini sebelumnya telah sukses diselenggarakan di beberapa kota, seperti Manado, Medan, Surabaya, dan Jayapura, sejak dimulai pada Agustus lalu.

Dengan berakhirnya roadshow ini, Kejaksaan Agung dan PLN berharap agar seluruh jajaran dapat lebih memahami aspek hukum dalam operasional PLN, khususnya dalam mendukung visi transisi energi yang semakin mendesak.

(Nita)