Presiden Prabowo Hadiri Penutupan Kas APBN 2024 di Kemenkeu dan Umumkan Kebijakan Baru

Newscyber.id l Jakarta, 1 Januari 2025 — Presiden Prabowo Subianto hari ini hadir di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk memantau langsung agenda penutupan kas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2024. Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga mengumumkan beberapa kebijakan penting yang bertujuan menjaga keseimbangan fiskal dan mendukung kesejahteraan masyarakat.

Kenaikan Tarif PPN Hanya untuk Barang Mewah

Sesuai amanat Undang-Undang No. 7 Tahun 2021, tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan naik dari 11% menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. Namun, kebijakan ini hanya berlaku untuk barang dan jasa kategori mewah yang selama ini telah dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Contoh barang yang dikenakan tarif baru ini meliputi private jet, kapal yacht, dan barang mewah lain yang dikonsumsi masyarakat golongan mampu.

Barang Non-Mewah dan Kebutuhan Pokok Tetap

1. Barang dan Jasa Non-Mewah: Barang dan jasa yang tidak termasuk kategori mewah tetap dikenakan tarif PPN sebesar 11% tanpa perubahan.

2. Kebutuhan Pokok: Barang dan jasa kebutuhan pokok yang selama ini dibebaskan dari PPN atau dikenakan tarif 0% tetap berlaku seperti sebelumnya.

Paket Stimulus Ekonomi 2025

Pemerintah juga meluncurkan paket stimulus senilai Rp38,6 triliun untuk mendukung masyarakat dan perekonomian nasional. Rinciannya sebagai berikut:

Bantuan pangan: Beras 10 kg/bulan untuk 16 juta penerima bantuan.

Diskon listrik: Potongan 50% untuk pelanggan dengan daya maksimal 2.200 volt.

Dukungan industri padat karya: Pembiayaan khusus untuk sektor yang menciptakan banyak lapangan kerja.

Insentif PPh pasal 21: Keringanan pajak bagi pekerja dengan gaji hingga Rp10 juta per bulan.

Bebas PPh untuk UMKM: Pembebasan PPh bagi UMKM dengan omzet kurang dari Rp500 juta per tahun.

Komitmen Pemerintah

Presiden menegaskan bahwa langkah-langkah ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk berpihak kepada kepentingan masyarakat luas, dengan mengutamakan kesejahteraan dan keadilan. "Kami berusaha memastikan kebijakan fiskal ini tidak memberatkan masyarakat kecil dan tetap memberikan dukungan bagi pertumbuhan ekonomi nasional," ujar Presiden Prabowo.

Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap mampu menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendorong peningkatan daya beli masyarakat di tahun 2025.

(Red)