Penguatan Komunikasi Publik Jadi Fokus Perlindungan PMI: Kemenko Polkam Dorong SOP Terpadu
Nita kusumawati 
Newscyber.id l Jakarta, 23 Mei 2025 – Upaya memperkuat perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) kini tak hanya bergantung pada kebijakan dan regulasi, tetapi juga pada strategi komunikasi publik yang lebih efektif dan terarah. Hal ini ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Rencana Kerja Satgas Komunikasi dan Media Desk P2MI yang digelar di Jakarta.
Asisten Deputi Kerja Sama Multilateral Kemenko Polhukam, Adi Winarso, menekankan pentingnya menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) publikasi terpadu sebagai pedoman komunikasi lintas kementerian/lembaga. SOP ini diharapkan dapat menyatukan arah, kualitas, dan teknis publikasi seluruh satuan tugas di bawah Desk Koordinasi PPMI.
"Komunikasi publik yang konsisten dari pra-keberangkatan hingga kepulangan PMI merupakan bagian tak terpisahkan dari perlindungan itu sendiri," ujar Adi.
Ia menambahkan, harmonisasi kegiatan komunikasi antarlembaga menjadi langkah krusial untuk membangun sinergi dan efisiensi dalam penyampaian pesan kepada masyarakat. Komitmen bersama menjadi kunci dalam menciptakan narasi nasional yang kuat dan menyeluruh.
Senada dengan itu, Tenaga Ahli Madya dari Kantor Komunikasi Kepresidenan, Albenna Revo, menyoroti pentingnya pemerataan komunikasi. "Program bisa bagus, tapi kalau komunikasinya tidak merata, maka kesannya program itu tidak berjalan baik," ungkapnya.
Rapat koordinasi ini dihadiri oleh perwakilan BP2MI, Bareskrim Polri, Kantor Komunikasi Kepresidenan, serta sejumlah kementerian dan lembaga terkait lainnya. Hasil rapat diharapkan menjadi landasan konkret dalam memperkuat sistem komunikasi publik demi pelindungan PMI yang lebih optimal.
(Red)
