Pandangan Politik di Bumi Syekh Abdul Rauf As-Singkil Oleh: Kaperwil Newscyber Provinsi Aceh, Ramli Manik
Nita kusumawati 
Newscyber.id l Singkil, 22 Januari 2025. Setelah usainya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Provinsi Aceh, baik di tingkat gubernur, bupati, maupun wali kota, Kaperwil Newscyber Provinsi Aceh menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada semua pihak yang telah menyukseskan pesta demokrasi ini secara damai, aman, dan bermartabat.
Namun, perjalanan baru dimulai bagi Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil yang dijadwalkan akan dilantik pada Februari 2025 mendatang. Tantangan besar telah menanti mereka, terutama dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) 2025 yang diperkirakan hanya sekitar Rp800 miliar.
Tantangan Berat Pengelolaan Anggaran
Dari total APBK tersebut, sekitar 60% habis untuk membayar gaji Aparatur Sipil Negara (ASN). Selain itu, terdapat alokasi untuk Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRK yang melibatkan 25 anggota dewan, serta kebutuhan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang kini hampir mencapai 1.500 orang. Kondisi ini menjadi beban berat yang harus dihadapi pemerintah baru, terutama dengan keterbatasan dana untuk pembangunan dan pelayanan publik.
Kebutuhan Infrastruktur Mendesak
Kabupaten Aceh Singkil masih tertinggal dalam banyak sektor, termasuk infrastruktur jalan. Jalan dari perbatasan Kota Subulussalam menuju Aceh Singkil, misalnya, memerlukan rehabilitasi total karena sekitar 60% jalannya rusak parah. Kondisi ini tidak hanya mengancam keselamatan pengguna jalan, tetapi juga memperlambat pertumbuhan ekonomi daerah.
Sektor Pertanian yang Terabaikan
Di sektor pertanian, masyarakat masih membutuhkan alat-alat pertanian yang memadai. Program cetak sawah yang sempat digalakkan pada 2012-2017 kini terhenti akibat minimnya dukungan pemerintah, baik melalui APBN, APBA, APBK, maupun dana otonomi khusus (Otsus). Padahal, sektor ini sangat potensial untuk mendongkrak perekonomian daerah.
Keterbatasan Fasilitas Pemerintah
Minimnya fasilitas seperti peralatan kantor, kendaraan dinas, hingga tunjangan bagi ASN turut menjadi persoalan yang menghambat efektivitas kerja birokrasi. Selain itu, tidak adanya tunjangan khusus atau insentif lain membuat ASN kehilangan semangat dalam memberikan pelayanan terbaik.
Minimnya Pengawasan Dana CSR dan Dana Desa
Dana Corporate Social Responsibility (CSR) yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan membantu masyarakat miskin tidak dikelola dengan baik. Pengawasan terhadap penggunaan dana desa juga terbilang lemah, menyebabkan banyak desa minim pendapatan meski telah memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Peran Media dan Publikasi
Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil juga belum memaksimalkan peran media. Tidak adanya alokasi anggaran untuk publikasi membuat informasi terkait perkembangan daerah sulit diakses oleh masyarakat luas. Padahal, media berperan penting dalam menyampaikan kabar terkini dan membangun citra positif daerah.
Catatan Awal untuk Perubahan
Pengelolaan pemerintahan yang kurang baik dalam tujuh tahun terakhir telah berdampak pada merosotnya berbagai sektor di Aceh Singkil, mulai dari pemeliharaan aset daerah hingga penerangan jalan umum yang hampir tidak berfungsi. Hal ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi kepemimpinan yang baru.
Sebagai media, kami berkomitmen untuk terus memberikan pandangan dan catatan kritis terkait perkembangan politik dan pemerintahan di Aceh Singkil. Tulisan ini adalah awal dari seri pandangan politik kami yang akan hadir setiap hari Kamis dengan tema yang sama namun narasi yang berbeda.
Ramli Manik.
