Wakil Bupati Aceh Singkil Klarifikasi Lokasi Sekolah Rakyat: Ini Murni Demi Masa Depan Generasi
Nita kusumawati
Newscyber.id l Aceh Singkil, 30 Juni 2025 – Wakil Bupati Aceh Singkil, H. Hamzah Sulaiman, S.H., angkat bicara terkait polemik rencana pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Kabupaten Aceh Singkil. Dalam wawancara khusus di Pendopo Bupati Aceh Singkil, ia menegaskan bahwa program ini sepenuhnya bertujuan memajukan pendidikan anak-anak daerah, bukan kepentingan pribadi pihak manapun.
“Ini murni untuk masa depan generasi penerus Aceh Singkil,” tegas Hamzah di hadapan sejumlah awak media.
Ia menjelaskan, rencana pembangunan Sekolah Rakyat merupakan tindak lanjut program prioritas Presiden Republik Indonesia. Namun, sejumlah persyaratan teknis dari tiga kementerian terkait membuat lokasi awal di Desa Pangkalan Sulampi, Kecamatan Suro, tidak memenuhi kriteria.
Empat Syarat Utama Lokasi Sekolah Rakyat
Hamzah memaparkan secara detail ketentuan yang diwajibkan Kementerian Sosial, Kementerian PUPR, dan Kementerian Pendidikan:
1. Fasilitas Lengkap
Lokasi harus tersedia bangunan sekolah, asrama siswa dan guru, serta dapur umum yang sesuai standar Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG).
2. Luas Lahan Minimal 8 Hektare
“Lahan harus memiliki minimal 8 hektare, maksimal 10 hektare, karena akan dibangun lapangan sepak bola, sarana olahraga lain, dan area hijau,” ujarnya.
3. Lokasi Strategis dan Terkoneksi
Tanah harus berada di pinggir jalan lintas umum, memiliki jaringan internet penuh, dan akses transportasi yang mudah.
4. Status Sertifikat
Lahan wajib memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) yang akan dibayar tahun depan berdasarkan hasil penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) dan sesuai Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
Imbauan untuk Bersatu Membangun
Hamzah mengajak masyarakat agar tidak terjebak prasangka negatif. Menurutnya, pemerintah daerah terbuka bila ada alternatif lahan yang lebih sesuai.
“Bayangkan kerugian Aceh Singkil bila program Sekolah Rakyat gagal hanya karena pikiran yang tidak jernih,” katanya.
Ia juga menegaskan, bila ada lahan 10 hektare di pinggir jalan dengan harga wajar, Pemkab siap mempertimbangkan untuk membatalkan pembelian tanah milik anak Bupati.
“Kalau ada lokasi lain yang memenuhi syarat, silakan informasikan. Kami akan perintahkan tim kabupaten meninjau,” ungkap Hamzah.
Ajak Semua Elemen Dukung Program
Menutup pernyataan, Hamzah menyerukan semua pihak untuk mendukung upaya pemerintah daerah membangun pendidikan Aceh Singkil.
“Jangan saling menyalahkan. Mari bersatu – pemerintah, LSM, wartawan, mahasiswa, dan seluruh masyarakat – agar anak-anak kita mendapatkan masa depan yang lebih baik,” tutupnya. (Ramlimanik)
