Islamic Relief dan Pemprov NTB Bersinergi untuk Mengentaskan Kemiskinan Ekstrem

Newscyber.id l Mataram, 19-20 Maret 2025 – Yayasan Relief Islami Indonesia (YRII) atau Islamic Relief Indonesia menggelar audiensi strategis dengan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. H. Lalu Muhammad Iqbal, di Kantor Gubernur NTB. Pertemuan ini menjadi momentum penting dalam membahas strategi pengentasan kemiskinan ekstrem di NTB yang masih menjadi tantangan besar.

Dalam diskusi yang penuh gagasan ini, hadir CEO Islamic Relief, Nanang Subana Dirja, Ketua Dewan Pengawas Syariah Islamic Relief, Prof. Dr. Muhammad M Said, MA, yang juga Guru Besar Ekonomi Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, serta Ketua Dewan Pembina Islamic Relief, Prof. Dr. Ede Surya Darmawan. Kehadiran para pakar ini menunjukkan komitmen Islamic Relief untuk lebih dari sekadar penyalur bantuan, melainkan sebagai mitra strategis dalam pembangunan berkelanjutan.

Nanang Subana Dirja menegaskan bahwa Islamic Relief siap mendukung upaya Pemprov NTB dalam menangani kemiskinan ekstrem melalui pendekatan berbasis nilai-nilai Islam. “Kami ingin memberikan kontribusi nyata, tidak hanya dalam aspek ekonomi, tetapi juga pendidikan, perubahan iklim, serta penyediaan hunian yang layak,” ujarnya.

Sementara itu, Prof. Dr. Ede Surya Darmawan menyoroti pentingnya pendekatan holistik dalam menangani kemiskinan. Menurutnya, Islamic Relief bukan sekadar lembaga kemanusiaan, tetapi juga mitra dalam membangun ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

Pendekatan Graduasi menjadi salah satu strategi utama yang diusulkan oleh Prof. Dr. Muhammad M Said. Model ini telah terbukti efektif di berbagai negara dan sangat relevan untuk diterapkan di NTB. Graduasi melibatkan lima tahapan utama:

1. Identifikasi dan Intervensi Awal – Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin ekstrem melalui zakat, infak, dan sedekah (ZIS).
2. Pemberdayaan Ekonomi Syariah – Memberikan akses modal usaha berbasis qardhul hasan dan mudharabah.
3. Pelatihan dan Literasi Keuangan Syariah – Meningkatkan kapasitas kewirausahaan dan pemahaman prinsip ekonomi Islam.
4. Akses Pasar dan Digitalisasi UMKM Halal – Mengintegrasikan teknologi, marketplace halal, serta sertifikasi berbasis blockchain.
5. Graduasi dan Kemandirian Ekonomi – Mendorong penerima manfaat menjadi pelaku usaha mandiri hingga mencapai status sebagai muzakki (pemberi zakat).

Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhammad Iqbal, mengapresiasi inisiatif Islamic Relief dan menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor sangat dibutuhkan dalam menghadapi tantangan sosial-ekonomi di NTB. “Pemprov NTB tidak bisa berjalan sendiri, tetapi memerlukan sinergi dengan berbagai pihak untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan,” ungkapnya.

Langkah konkret selanjutnya, Pemprov NTB dan Islamic Relief akan merancang rencana aksi bersama untuk memastikan dampak nyata bagi masyarakat. Dengan strategi yang terarah dan kolaborasi yang kuat, NTB diharapkan mampu keluar dari kemiskinan ekstrem dan menjadi daerah yang mandiri secara ekonomi, adil secara sosial, serta kompetitif di tingkat global.

(Red)